NU dan Islam di Indonesia Dewasa Ini (2), Kliping Gusdur — Pola berfikir seperti itu jelas harus dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan di lingkungan NU sendiri, yang mengutamakan Konsensus dalam artiannya yang paling luas. Fiqh, Yang di rumuskan oleh para ulama NU sebagai “pengetahuan tentang hukum hukum agama yang ditarik dari dalil-dalilnya sumbernya”, memberikan peluang sebesar besarnya bagi semua jenis pendapat untuk muncul dalam perdebatan mengenai sesuatu permasalahan.

Spektrum pandangan yang begitu luas, dari yang menyetujui hingga kepada yang menolak suatu usul. Kemudian akan mengendap menjadi hanya dua atau tiga pendapat utama saja, masih dalam pola setuju atau menolak. Namun masing-masing memiliki alasannya sendiri yang kuat, sehingga tidak dapat demikian saja diabaikan. Dari posisi seperti itu, akhirnya dipertemukan dalam sebuah sidang yang akan memformalkan pendapat akhir, seperti terjadi pada Munas Alim Ulama di Situbondo.

Dalam keadaan tidak dapat dicarikan pemecahan yang disepakati bersama, diambil keputusan untuk mengakui dua atau tiga pendapat pertama sebagai pendapat yang sama-sama mengandung kebenaran. Dalam keadaan seperti itu, maka pendapat manapun yang digunakan oleh para warga NU tidak akan disalahkan oleh pihak yang berbeda pendapat.

Kasus ini dapat dilihat dalam pendapat tentang DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) dalam tahun 1960-an, dengan adanya dua pendapat yang saling bertentangan.

Pendapat pertama menganggap adalah wewenang kepala negara untuk membekukan lembaga lembaga perwakilan, jika dinilainya keadaan mendesak dan dapat menjadi keadaan darurat (alhaj yanzilu manzilatad dharurah). Jadi ada keperluan untuk membekukan lembaga perwakilan yang ada, dan dengan sendirinya diperlukan gantinya.

Karena tidak mungkin diselenggarakan pemilihan umum, kepala negara menggunakan wewenang nya untuk menyusun keanggotaan lembaga perwakilan baru dari keanggotaan lembaga perwakilan yang lama.

Pendapat kedua menganggap tidak sah pembubaran DPR hasil pemilihan umum 1955, Karena itu berarti kepala negara menyerobot tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika DPR tidak sah pembubarannya, dengan sendirinya tidak dapat digantikan oleh DPR-GR. Dalam keadaan macet dan tidak dapat dipertemukan antara kedua pendapat itu, terbuka kemungkinan untuk menerima keanggotaan DPR GR bagi yang menyetujui pembentukannya, dan juga disahkan penolakan oleh mereka yang tidak menerima keabsahan pembentukannya.

Mekanisme “setuju untuk tidak bersetuju” (agree to disaggre) itu menjamin adanya proses tolak-gusur yang sangat fleksibel di lingkungan pengambilan keputusan dalam air, sehingga dapat terjadi keputusan organisasi yang senantiasa dipenuhi perbedaan pendapat itu!

Walaupun ada juga kelemahan mekanisme pengambilan Konsensus untuk setuju (dan juga untuk tidak setuju) seperti itu, seperti lamanya proses pengambilan keputusan dan tidak jelasnya pendapat organisasi dalam suatu masalah; yang jelas ia berhasil menjamin keutuhan NU, tidak sampai pecah menjadi dua seperti organisasi lain. Demikian pula, dalam hal yang disepakati keputusan atasnya, lalu menjadi penerimaan yang tuntas atasnya oleh semua kalangan.

Sebuah kelemahan lain dari sistem pengambilan keputusan berdasarkan konsensus itu adalah relatif mudahnya dijaga status quo dan sulitnya dilakukan perubahan dalam tubuh. Mekanisme “membenarkan dua pendapat” di atas belum tentu berarti mudahnya dilakukan percobaan untuk mengubah keadaan.

Sebuah cara digunakan untuk menembus status quo itu adalah dengan cara “membudayakan terobosan”.

Mereka yang ingin melakukan perubahan, harus memulainya di lingkungan sendiri, sudah tentu dalam lingkup mikro, dan sudah tentu pula, dengan resiko ditanggung sendiri jika mengalami kegagalan. Jika telah dibuktikan hasil positif dari upaya perintisan itu, barulah akan muncul pengakuan (dan kemudian peniruan) dari kalangan warga NU yang lain, semuanya dalam waktu relatif tidak terlalu lama.

Hal ini dapat dilihat dalam kasus madrasah Nizamiyah yang dirintis oleh K.H.A. Wahid Hasyim di pesantren Tebuireng, Jombang, semasa hidup ayahnya, berupa sebuah sistem pendidikan agama dengan kurikulum campuran pada dasawarsa 1930-an. Ternyata dalam waktu tidak sampai 10 tahun, upaya rintisan itu telah menjadi modal utama bagi ratusan madrasah lain yang telah melihat sendiri kualitas tinggi dari para alumninya. Dengan “budaya terobosan” seperti itulah derajat toleransi terhadap inovasi di lingkungan NU ternyata menjadi cukup besar.

Islam Abad Ini – NU dan Islam di Indonesia Dewasa Ini

Apa yang di renungkan tentang NU di atas, sebenarnya memiliki relevansi sangat tinggi bagi perkembangan Islam di Indonesia dalam abad ini. Pada masa permulaan kebangkitan kaum muslimin di Indonesia, dalam dasawarsa pertama dan kedua abad ini, para ulama yang dikemudian harinya mendirikan NU, telah bersepakat untuk menerima “gerakan Islam” sebagai wahana penyaluran aspirasi umat Islam, baik melalui Serikat Dagang Islam (SDI) maupun Syarikat Islam (SI) beberapa tahun kemudian. Baik atau buruk akibatnya bagi proses pembentukan bangsa Indonesia dikemudian harinya keputusan tersebut jelas memberikan dukungan kepada sebuah kesan pengelompokan modern.

Melalui NU sendiri, dalam dasawarsa ketiga dan keempat abad ini, NU Memberikan dukungannya kepada aspirasi perjuangan kemerdekaan, berkulminasi dalam lahirnya negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara non-teokratis. Melalui berbagai jenis pengalaman, akhirnya pada saat ini NU merupakan salah satu wajah utama moderasi di lingkungan gerakan Islam di Indonesia.

Sikapnya untuk memberikan tempat menentukan Pancasila dalam kehidupan kita sebagai bangsa, jelas sekali menunjukkan peranan moderasi seperti itu. Watak mencari pemecahan graduan atas segenap persoalan yang dihadapi seperti itu, justru bertentangan dengan semakin meluasnya kecenderungan untuk menyajikan Islam sebagai “alternatif jalan hidup” bagi ke mulut yang telah ada.

Militansi gerakan Islam sebagai “alternatif jalan hidup” ternyata tidak mampu menembus benteng kukuh dari sikap serba modern yang dimiliki NU. Dengan tidak menutup mata terhadap adanya kelompok seperti itu di kalangan generasi muda NU sendiri, secara umum dapatlah dikatakan bahwa NU mampu bertahan terhadap campuran “Islam garis keras” yang ditampilkan oleh kelompok kelompok militan tersebut.

Integrasi nasional kita sebagai bangsa sebenarnya telah diuji oleh munculnya kelompok-kelompok sektarian yang serba militan itu, sehingga sebenarnya peranan untuk mengurangi gangguan-gangguan terhadap integrasi nasional itu merupakan hal yang patut direnungkan lebih dalam lagi.

Namun, peranan untuk memantapkan keadaan dan mengurangi dampak dari pemunculan sektarianisme itu juga harus dijaga agar tidak hanya berhenti pada pemberian legitimasi kepada status quo belaka, melainkan diarahkan kepada perubahan keadaan secara graduan dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara.

Proses demokratisasi kehidupan politik dan kehidupan pemerintahan, sebenarnya memerlukan penanganan melalui rangkaian kegiatan sangat kompleks, baik oleh mereka yang berada di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya. Adalah tidak bijaksana untuk mementingkan pandangan sektarian yang hanya mengutamakan kebenaran ia sendiri belaka, walaupun itu berasal dari lingkungan gerakan Islam, dengan membahayakan proses integrasi nasional yang telah mencapai tahap kritis dalam konsolidasi dirinya.

Akibatnya adalah keretakan yang mungkin tidak akan dapat dijembatani lagi, antara “golongan Islam” dan golongan golongan lain di luarnya. Peranan NU dalam hal ini harus diserahkan kepada penciptaan sebuah “konsensus nasional” yang baru tentang tempat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dimulai dengan penerimaan Islam atas ideologi negara secara tuntas, seperti dibuktikan dengan penerimaan atas Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, langkah-langkah itu harus dilanjutkan dengan pengintegrasian “perjuangan Islam” ke dalam “perjuangan nasional”, dengan meletakkan perjuangan Islam itu sendiri pada konteks demokratisasi dalam jangka panjang tanpa mengguncangkan keadaan dan merapuhkan proses integrasi nasional yang tengah mengkonsolidasikan diri itu.

Mampukah NU menganggap peranan seperti itu di masa datang, mengingat kelambanan nya yang sangat besar dalam mengambil keputusan dan sikapnya yang sangat pasif dalam kehidupan bangsa secara keseluruhan?

Tantangan ini mau tidak mau harus dijawab, jika tidak ingin kehilangan relevansi dirinya dalam kehidupan bangsa dalam jangka panjang. Ia memiliki cukup kekayaan kultural dan pengalaman politik yang sangat beragam, untuk memulai kiprah seperti itu. Ketidakmampuan menggunakan keduanya bagi kiprah tersebut, dalam jangka panjang hanya akan membawa kepada pinggiran sejarah, dan berarti irrelevansi dirinya secara bertahap.

SumberNU dan Islam di Indonesia Dewasa Ini (2), Majalah Aula, Desember 1984, hal. 35-39.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here