Perdagangan Buku Bajakan di Lokapasar Shopee, Dunia Buku– Pangsa pasar buku di Indonesia tergolong besar: 14 triliyunan per tahun, belum termasuk pangsa pasar buku pelajaran dan pengadaan buku proyek pemerintah. Lalu lebih dari 30.000 judul dalam setahun dari ribuan penulis (IKAPI, 2015). Perpusnas sendiri, katanya (mengikuti arikel dari Voa), menyebut ratusan ribu judul tiap tahun meminta ISBN.

Tapi pangsa pasar buku yang besar itu, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka akan terlihat bahwa peminat (bukan pembaca) buku sangat sedikit. Itu bisa dilihat dari jumlah rata-rata buku yang dicetak biasanya 3.000 eksemplar per judul.

Itu pun untuk buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit besar (atau penerbit mayor). Jika diterbitkan penerbit indie, dicetak 200 eksemplar sudah bagus. Dan seperti yang juga ditunjukkan IKAPI, Indonesia memiliki ribuan penerbit, namun tak lebih dari lima ratusan yang aktif – dengan asumsi jika penerbit itu minimal memproduksi 10 judul per tahunnya.

Bahkan pangsa pasar yang besar itu, terasa amat kurang atau kecil dilihat dari sudut pandang pengguna buku bajakan, baik produsen maupun konsumen. Pengguna buku bajakan itu cerdas dalam melihat pangsa pasar buku yang ‘kecil’ itu. Jumlah eksemplar suatu buku yang ‘kecil’, tak cukup untuk memenuhi kebutuhan minat baca masyarakat yang ‘besar’. 

Penerbit sendiri mungkin merasa kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang gemar membaca, terlihat dari banyaknya edisi buku atau cetakan buku, bahkan alih-penerbit. Melihat kondisi pasar yang seperti itu, mestinya rakyat Indonesia patut bersyukur dengan produsen buku bajakan, karena mereka melakukan ‘Kerja Nyata’ meningkatkan minat baca masyarakat – yang ‘katanya’ penelitian kuantitatif menunjukkan angka yang rendah.

Di samping itu, ribetnya masalah distribusi buku ‘zaman old’ – di mana untuk bisa masuk pasar buku (Toko Buku bergengsi), penerbit harus merogoh modal besar, pembeli harus datang ke toko buku, harus jalan melihat berjubel-jubel buku, ngantri, dan sebagainya – kini seperti telah diselesaikan oleh aspek positif teknologi: loka pasar.

Maraknya lokapasar di zaman kiwari ini tentu bisa katakan sebagai cara jual-beli ‘zaman now’, di mana pembeli sebagai raja jika ingin membeli hanya dilakukan dengan membuka gawai, klik salah satu aplikasi lokapasar, cari produk, checkout, konfirmasi transfer, dan barang datang. Sementara produsen, unggah produk, tunggu pesanan, dapat pesanan kirim ke ekspedisi, barang datang-uang datang. Instan!

Jika dihubungkan dengan perdagangan buku, atau industri buku, maka lokapasar bisa dikatakan sangat membantu penerbit dan pembaca. Lihat saja di aplikasi lokapasar Shopee, lalu carilah novel Tere Liye. Yang tampak kemudian adalah harga yang sangat murah dan jumlah produk terjual mencapai ribuan. Misalnya saja, lihatlah di lokapasar Shopee dengan nama pengguna ‘Mall Buku’. Ribuan transaksi buku telah ia lakukan. Namun, harga yang murah itu kemudian akan membuat para penerbit atau pecinta buku curiga: pastilah itu buku bajakan.

Banyak artikel atau tulisan yang telah mengeluhkan banyaknya buku bajakan yang beredar di lokapasar Shopee. Penulis Edi Iyubenu misalnya dalam buku Aku, Buku dan Masa Depanku (Basabasi, 2019) mengeluhkan bagaimana pihak lokapasar yang membiarkan buku bajakan merebak. Atau mungkin Safar Bangai yang menuliskan bagaimana pembajak buku membunuh banyak pekerjaan di GeoTimes.

Website toko buku atau penerbit seperti bukupedia, berdikari, mojokstore, radiobuku, mojok, pocer juga menuliskan keluhannya. Dua penerbit besar seperti Gramedia dan Mizan (mungkin Bentang juga) menyarankan agar mereka mengadukan jika ada buku bajakan di situs aduankonten. Namun, sebenarnya bagaimana sih perdagangan buku bajakan di lokapasar Shopee?

Shopee tidak bertanggung jawab pada setiap transaksi buku bajakan

Sebenarnya, jika kita melihat pada syarat dan ketentuan aplikasi atau platform toko daring Shopee, maka tanpa undang-undang perbukuan seharusnya toko buku bajakan di Shopee sudah bisa ‘diadili’. Pada Syarat dan Ketentuan Shopee poin 1.2 akan didapatkan satu pengertian yang jelas, di mana Shopee hanya memberikan pelayanan yang menyediakan tempat dan peluang untuk penjualan barang antara pembeli (“Pembeli”) dan penjual (“Penjual”). Lebih lanjut, pihak Shopee menulis:

Kontrak penjualan yang sebenarnya adalah secara langsung antara Pembeli dan Penjual dan Shopee bukan merupakan pihak di dalamnya atau setiap kontrak lainnya antara Pembeli dan Penjual serta tidak bertanggung jawab sehubungan dengan kontrak tersebut. Para Pihak (Pembeli dan Penjual, penulis) dalam transaksi tersebut akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk kontrak penjualan antara mereka, daftar barang, garansi pembelian dan sebagainya. Shopee tidak terlibat dalam transaksi antara Pengguna (Pembeli dan Penjual, penulis).

Syarat Ketentuan Shopee

Dari syarat dan ketentuan poin 1.2 tersebut, maka kontrak jual beli, dalam hal ini buku bajakan, adalah antara pembeli dan penjual. Mudahnya, Shopee tidak ikut bertanggung jawab terhadap barang bajakan yang dijual di situsnya. Jadi, secara huku, semua transaksi sepenuhnya merupakan tanggung jawab penjual dan pembeli.

Di samping itu, Shopee juga menegaskan bahwa pihak Shopee tidak dapat melakukan penyaringan pengguna (pembeli dan penjual, penulis), konten, atau informasi apapun yang diunggah di Situs. Akan tetapi, perlu diingat, Shopee juga bisa atau berhak untuk menghapus konten atau informasi atau pengguna.

Shopee Berhak Menghapus Konten Pengguna Yang Melanggar UU Hak Cipta

Sehubungan dengan penyaringan atau penghapusan konten atau informasi yang diunggah pengguna di situs Shopee, di poin 6.4 Syarat dan Ketentuan Shopee menuliskan:

~ Tanpa membatasi ketentuan di atas, Shopee dan pihak yang ditunjuk olehnya berhak untuk menghapus Konten (i) yang melanggar Syarat Layanan ini; (ii) jika kami menerima keluhan dari Pengguna lain; (iii) jika kami menerima pemberitahuan tentang pelanggaran kekayaan intelektual atau instruksi hukum lainnya untuk penghapusan; atau (iv) jika Konten tersebut tidak pantas. Kami juga dapat memblokir pengiriman komunikasi (termasuk, dengan tidak terbatas pada, pembaruan status, postingan, pesan dan/atau obrolan) ke atau dari Layanan sebagai bagian dari upaya kami melindungi Layanan atau Pengguna kami, atau menegakkan ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini.~

Dalam poin-poin di atas, yang perlu diperhatikan adalah poin ketiga, di mana jika pihak Shopee menerima pemberitahuan tentang pelanggaran kekayaan intelektual atau instruksi hukum lainnya untuk penghapusan, maka Shopee berhak, yang berarti tidak berkewajiban, untuk menghapusnya.  

Pelanggaran kekayaan intelektual pada poin di atas, dengan melihat konteks perdagangan, maka yang dimaksud tentunya adalah hak kekayaan intelektual (HAKI). Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak eksklusif kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Dalam Syarat dan ketentuan Shopee sendiri diatur mengenai Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merk.

Hak Cipta di Shopee

Dalam Syarat dan Ketentuan Shopee, Hak Cipta disebutkan pada tiga bagian:

1. Pada Bagian Izin Terbatas, poin 3.1, yang menyebutkan bahwa:

dengan menggunakan atau mengakses Layanan Anda (pembeli dan pengguna) setuju untuk mematuhi hak cipta, merek dagang, merek layanan, dan semua undang-undang yang berlaku lainnya yang melindungi Layanan, Situs dan Kontennya.

2. Pada Bagian Persyaratan Penggunaan, Poin 6.2 yang menyebutkan bahwa, :

Anda (pembeli dan pengguna) setuju untuk tidak :

(poin o) Dengan menggunakan atau mengakses Layanan Anda setuju untuk mematuhi hak cipta, merek dagang, merek layanan, dan semua undang-undang yang berlaku lainnya yang melindungi Layanan, Situs dan Kontennya.

(poin z) mendaftarkan barang yang melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga lainnya atau menggunakan layanan dengan cara yang akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain.

3. Pada Bagian Kontribusi Pihak Ketiga Untuk Layanan Dan Tautan Luar, yakni di poin 27.2, di mana disebutkan bahwa

~ Tautan, produk, situs web dan layanan pihak ketiga ini tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Shopee. Sebaliknya, semuanya dioperasikan dan dimiliki oleh pihak ketiga yang bersangkutan, serta mungkin dilindungi oleh hak cipta atau undang-undang dan perjanjian hak kekayaan intelektual lainnya yang berlaku. Shopee belum meninjau dan tidak bertanggung jawab atas konten, fungsionalitas, keamanan, layanan, kebijakan privasi, atau praktik lainnya oleh para pihak ketiga ini.~

Di poin 3.1, mengenai izin terbatas, setidaknya sudah jelas bahwa dengan menggunakan platform Shopee, maka pengguna, baik pembeli dan penjual, WAJIB mematuhi UU Hak Cipta. Ditambah dengan Persyaratan Penggunaan, maka semakin jelas bahwa Pengguna hanya boleh menggunggah konten, produk, dan informasi yang tidak melanggar UU Hak Cipta.

Shopee Dan UU Hak Cipta (?)

Jika mengacu pada UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada pasal 10 disebutkan, Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Pasal itu kembali diperjelas pada penjelasan UU No 28 Tahun 2014 pada poin d. Dari pasal itu, kita akan bisa secara langsung mengatakan bahwa Shopee berkewajiban untuk melarang buku bajakan di perjualbelikan. Atau mungkin Shopee dianggap ikut bertanggung jawab atas setiap transaksi penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, dalam hal ini buku bajakan.

Namun ini juga tidak bisa serta merta kita sepakati. Shopee sendiri sudah secara tegas mengatakan kepada untuk tidak mengunggah produk yang melangga hak cipta. Selain itu, Shopee juga secara tegas mengatakan bahwa Shopee tidak bertanggung jawab pada setiap transaksi.  Jadi, ketika para penjual buku, penulis, atau mungkin pecinta buku ingin melaporkan Shopee, maka akan seperti itik mendengar petir.

Melaporkan Pengguna atau Konten

Ibarat itik mendengar petir, saya iseng-iseng melakukan pengaduan konten. Pertama-tama saya menuruti ajakan dari Gramedia untuk melaporkan buku bajakan di aduankonten.id, bahkan saya merelakan 50-an Mb penyimpanan gawai saya demi memudahkan melaporkan konten buku bajakan. Tapi setelah beberapa kali mengadukan dan entah berapa hari menunggu, statusnya cuman naik dari tingkat ‘Pelaporan’ ke tingkat ‘Verifikasi’. Eh, ada terima kasih juga dari admin.

Merasa kecewa, saya mencoba langsung melaporkan pengguna melalui lokapasar Shopee tentang perdagangan buku bajakan di lokapasar Shopee. Hasilnya agak memuaskan, seolah tidak ada pelaporan sama sekali. Saya mencoba mengikuti prosedur pelaporan HKI di PPNS HKI, tapi menyerah sebelum melapor karena saya tidak memiliki dokumen-dokumen persyaratan.

Solusinya bagaimana? Sementara saya belum tahu. Tapi saya yakin suatu saat persoalan pembajakan buku akan selesai. Sembari menunggu, yang bisa saya lakukan hanyalah membaca, mencatat, dan mendata toko-toko buku bajakan baik daring maupun luring. Dengan harapan, suatu saat pemerintah mau dengan tegas menindak mereka. Atau mungkin suatu saat muncul Bruce Wayne ‘bajakan’ yang menghajar para penjahat HKI itu di balik layar. Ya apa salahnya berharap? Lagi pula, bukankah harapan yang membuat manusia hidup?    

Daftar Bacaan:

1. IKAPI, Industri Penerbitan Buku Indonesia: Dalam Data dan Fakta, Ikatan Penerbit Indonesia, 2015.

2. Wahyu Wibowo, Aku, Buku, dan Masa Depanku, Diva Press, 2019.

3. UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

4. Syarat dan Layanan Shopee, https://shopee.co.id/legaldoc/terms diakses 25 Mei 2019.

PS:

Tulisan Perdagangan Buku Bajakan di Lokapasar Shopee ini saya tulis pertama kali tahun 2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here