Perihal Proses Penggandaan Buku, Dunia Buku — Penggandaan terhadap buku diperbolehkan dan tidak melanggar Hak Cipta apabila dicetak sebanyak 1 (satu) kali untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut pengamatan, di toko buku area Stadion Sriwedari Surakartabanyak dilakukan penggandaan buku yang digunakan untuk kepentingan komersial. Penggandaan buku tersebut diperjual belikan secara bebas dan sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Hal tersebut tentu telah melanggar ketentuan Hak Cipta, seperti yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-undang Hak Cipta.

Salah satu cara penggandaan terhadap buku yang banyak dijumpai di sekitar kita adalah dengan cara melakukan fotokopi buku, hal tersebut merupakan upaya untuk memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin dari pengarang, serta menerima keuntungan ekonomi atas jasa fotokopi yang diberikan. Jenis penggandaan ini seringkali dilakukan karena selain sangat mudah dilakukan, juga pada segi harga sangat menguntungkan bagi para pengedar buku bajakan, yang memperoleh hasil dari penjualan buku bajakan. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Penggandaan adalah

“proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sebagai kebutuhan keilmuan, dalam pemenuhan kebutuhan buku para mahasiswa dan dosen akan menggunakan cara yang lebih patut/layak. Aksebilitas buku yang mudah dengan harga terjangkau akan mengikis Budaya fotocopy. Kebutuhan keilmuan mahasiswa dan dosen akan terpenuhi dengan adanya toko buku/koperasi kampus dalam perguruan tinggi dan ketersedian buku dalam perpustaakan sangat lengkap sebagai referensi dalam pengembangan IPTEK. Bilamana dosen dan mahasiswa akan memfoto kopi atau memperbanyak buku, tentunya pengusaha foto kopi telah memiliki izin dari pencipta/pemegang hak cipta terlebih dahulu. Hal tersebut sangat bermanfaat dalam mendorong perilaku dosen dan mahasiswa yang menghormati dan menjunjung tinggi hak ekonomi dan hak moral pencipta terhadap karya cipta buku. Dengan demikian akan terlaksananya ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b huruf dan e UU Hak Cipta.

Pihak Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit tidak melakukan upaya yang tegas terhadap kasus pembajakan yang terjadi pada buku-buku karya mereka. Walaupun mereka memang telah melakukan upaya untuk kasus ini, namun mereka tidak banyak melakukan tindakan ketika mereka mendapati bukunya dibajak dan diperjual belikan. Hal ini dilakukan karena mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan ketika pembajakan tersebut diadukan kepada pihak penegak hukum, yakni Kepolisian. Hal tersebut akan terjadi dan diulang kembali walaupun sudah ditindak secara hukum, yang menjadikan sia-sia untuk dilakukan. Kasus seperti ini terjadi karena yang ditindak adalah para pedagang kecil sebagai perantara perdagangan buku bajakan, bukan produsen atau pedagang besar dari buku bajakan yang menjadi pusat ataupun sumber adanya buku bajakan. Belum lagi ketika menyelesaikan perkara ini, tentu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Namun lagi-lagi tetap saja kasus pembajakan akan terulang.

Berdasarkan penjelasan diatas adalah bahwa pedagang buku di Sriwedari telah melanggar hukum hak cipta atas buku karena konteks hukum hak cipta di Indonesia adalah apabila ada seseorang yang mengambil karya milik orang lain dalam kerangka kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial dan juga etikanya dengan mencantumkan sumber karya tersebut, maka hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.

Pedagang buku Sriwedari melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here